"Dimulai dari jalan yang terkena langsung air laut sepanjang Cilincing, Ancol, Pluit hingga Kapuk," kata Ketua Walhi Jakarta, Ubaydillah dalam diskusi di kantor Institute Hijau, Komplek Bumi Asri No C-3, Liga Mas Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (22/9/2010).
Omongan ini bukannya tanpa alasan. Pada master plan tata ruang Jakarta 1965-
1985 masih terdapat 37,2 % atau 241,8 km2 ruang terbuka hijau (RTH) dari luas Jakarta. Tapi dalam 2000-2010 luas tersebut berkurang jauh menjadi 13,94 % atau 96.6 km2 dari luas Jakarta 661.52 km2.
"Minimnya daerah resapan ini berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas lingkungan hidup," tambah Direktur Institute Hijau, Slamet Daroyni ditempat yang sama.
Kondisi tampungan air di Jakarta juga memprihatinkan. Jika pada zaman Belanda Jakarta punya 266 situ, sekarang tidak lebih dari 33 situ dengan kondisi yang memprihatinkan. Dampaknya, setiap tahun Jakarta mengalami defisit air tanah sebanyak 66.6 juta m3.
"Kuburan dibangun mal di Mangga dua, dibangun apartemen di Kuningan, menjadi kantor Walikota. Sekarang Kanal Banjir Timur sudah selesai tapi hanya mengatasi 13 % masalah," jelas mantan birokrat DKI, Darundono.
Anehnya, langkah mereklamasi pantai malah dibanggakan Pemprov DKI Jakarta. Padahal, reklamasi pantai utara Jakarta malah akan mempercepat tenggelamnya Jakarta. Menurut ahli lingkungan dari IPB, Bogor, Alan Koropitan, reklamasi malah mempercepat proses tenggelamnya Jakarta.
"Dengan dibangun reklamasi, maka daratan akan semakin menjorok ke laut. Alhasil, ombakpun semakin besar dan kecepatan angin juga semakin kuat mengikis Jakarta," ujar Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini.
Sumber
